Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dari mekanisme administratif menuju peradilan yudisial, dari Majelis Pertimbangan Pajak hingga Pengadilan Pajak, ditandai oleh peneguhan prosedur, jarak profesional dari fiskus, dan konsistensi menempatkan sengketa pajak sebagai perkara hukum sebelum struktur kelembagaannya sepenuhnya matang.
Perjuangan menempatkan sengketa pajak dalam ranah kekuasaan kehakiman sejak awal diwujudkan melalui pembentukan Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus yang berlandaskan profesionalisme, spesialisasi, dan independensi intelektual.
Sejarah awal peradilan pajak Indonesia ditandai pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menuntut transformasi aparatur administratif menjadi hakim, hingga lahirnya Pengadilan Pajak melalui undang-undang sebagai titik balik yang menegaskan pergeseran ke ranah yudisial berbasis etika, spesialisasi, dan integritas.
Penyelesaian sengketa pajak merupakan tanggung jawab yudisial melalui pembuktian material, musyawarah yang cermat, dan penghormatan terhadap para pihak, meskipun kelembagaan Peradilan Pajak belum terbentuk secara mapan, namun tetap berjalan berdasar etos dan budaya peradilan yang perlu terus disempurnakan.
Pengadilan Pajak lahir dalam konteks krisis fiskal dan reformasi negara hukum sebagai peradilan khusus yang menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan koreksi yudisial yang terbuka, independen, dan berkeahlian, guna mengendalikan kekuasaan fiskal, menjaga hierarki norma, serta mengelola ketegangan permanen antara keadilan dan legitimasi negara.
Fase awal Pengadilan Pajak ditandai oleh transformasi hakim generasi pertama dari aparatur eksekutif menjadi pejabat yudisial, dengan beban perkara besar dan kebutuhan membangun legitimasi putusan berbasis hukum, melalui pembelajaran yudisial intens, pengelolaan sengketa kompleks, serta peneguhan spesialisasi dan kemandirian hakim.
