Lompat ke konten

Bintang Pustaka I Penerbit Buku Pendidikan I Anggota IKAPI

Bintangpustaka.com

Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu

Rp74.000

Penulisan buku ini dilatarbelakangi akibat terjadinya OTT oleh KPK dalam kasus lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kaitan ini menyangkut kasus pidana lingkungan sekaligus tentunya menyangkut kasus tindak pidana lingkungan.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan adanya Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Dasar pemikiran penegakan hukum lingkungan terpadu bahwa penanganan kasus pidana lingkungan dalam tahapan penyidikan dilakukan bersama-sama antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan. Namun, norma penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 UU PPLH masih memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Karena itu, di dalam buku ini diuraikan tentang Sistem Penegakan Hukum Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 yang terdiri dari Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Keperdataan, dan Kepidanaan. Selain itu, buku ini juga mengulas Sistem Pengetakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu yang terdiri dari Penegakan Hukum Terpadu menurut KUHAP, Penegakan Hukum Terpadu menurut Pasal 95 UU PPLH dan menawarkan gagasan berupa model Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu.

Kategori: Tag: ,

Penulisan buku ini dilatarbelakangi akibat terjadinya OTT oleh KPK dalam kasus lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kaitan ini menyangkut kasus pidana lingkungan sekaligus tentunya menyangkut kasus tindak pidana lingkungan.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan adanya Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Dasar pemikiran penegakan hukum lingkungan terpadu bahwa penanganan kasus pidana lingkungan dalam tahapan penyidikan dilakukan bersama-sama antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan. Namun, norma penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 UU PPLH masih memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Karena itu, di dalam buku ini diuraikan tentang Sistem Penegakan Hukum Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 yang terdiri dari Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Keperdataan, dan Kepidanaan. Selain itu, buku ini juga mengulas Sistem Pengetakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu yang terdiri dari Penegakan Hukum Terpadu menurut KUHAP, Penegakan Hukum Terpadu menurut Pasal 95 UU PPLH dan menawarkan gagasan berupa model Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu.

Jumlah Halaman

viii+187

Penulis

Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Ukuran Buku

15,5 x 23

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori