Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik

Penghapusan frasa kata dapat merugikan keuangan Negara pada bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berimplikasi terhadap penerapan praktik pengungkapan tindak pidana korupsi pada unsur kerugian keuangan Negara oleh penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan/atau penyidik KPK, khususnya dengan metode audit forensik. Audit forensik bertujuan untuk menelusuri secara mendalam beberapa perhitungan dan aspek akuntansi forensik dan hukum acara pidana dalam proses penelusuran kerugian keuangan Negara yang merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan(B P K).

Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang naskah tata kelola ranah praktik penyelidikan dalam kerangka penelusuran kerugian keuangan Negara.