Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik

Penghapusan frasa kata dapat merugikan keuangan Negara pada bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berimplikasi terhadap penerapan praktik pengungkapan tindak pidana korupsi pada unsur kerugian keuangan Negara oleh penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan/atau penyidik KPK, khususnya dengan metode audit forensik. Audit forensik bertujuan untuk menelusuri secara mendalam beberapa perhitungan dan aspek akuntansi forensik dan hukum acara pidana dalam proses penelusuran kerugian keuangan Negara yang merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan(B P K).

Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang naskah tata kelola ranah praktik penyelidikan dalam kerangka penelusuran kerugian keuangan Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut extra ordinary crime yang dimana akibat dan kejahatan korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan tersebut semakin melaju menemukan celah hukum seiring dengan pengaturan yang terus ditingkatkan serta giat pengungkapan adanya tindak pidana korupsi, termasuk pada kongfigurasi dalam metodologi pengungkapan nya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah pengaturan pengungkapan tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materill.

LPI dalam Lingkar Pertanggungjawaban Kerugian Negara

Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan badan hukum sui generis yang ditugaskan mengelola investasi Pemerintah Pusat. Modal dari lembaga ini salah satunya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut UU Keuangan Negara, kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara.…

Independensi KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Literatur yang membahas mengenai KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan. Hanya saja, topik yang membahas Independensi KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia belum menjadi fokus utama. Pembahasan mengenai Independensi KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penting untuk diperdalam karena pembahasannya tidak terlepas…

ESENSI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Penyelesaian perkara dengan konsep Diversi melalui pendekatan konsep Keadilan Restoratif pada hakikatnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia. Ruh dari konsep ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang melibatkan korban, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum serta pihak ketiga. Proses musyawarah antara pelaku dan korban dan/atau keluarga korban dilakukan secara…

Berat	300 gram
Penulis	Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.
ISBN	978-623-8015-41-2
Jenis Kertas	BP 57
Jumlah Halaman	viii + 173
Kategori	Hukum
Laminasi Cover	Glossy
Tahun Terbit	November 2022
Ukuran Buku	15,5 x 23