Otonomi daerah memberi kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Otonomi tanpa perencanaan yang berkualitas hanya akan melahirkan ketimpangan dan inefisiensi. Otonomi daerah juga menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan. Keberhasilan otonomi sangat bergantung pada kualitas perencanaan publik.
Buku referensi ini mengkaji secara sistematis dinamika Perencanaan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia. Mengangkat 3 pilar utama: Tantangan, Inovasi, dan Praktik Baik. Buku ini membahas persoalan kapasitas kelembagaan, lemahnya partisipasi, hingga tumpang tindih kebijakan. Sekaligus menyoroti inovasi seperti e-Musrenbang, Satu Data Indonesia, dan kemitraan pembiayaan yang telah terbukti di berbagai daerah. Buku ini memberikan pula arah kebijakan untuk mewujudkan perencanaan yang berbasis data, inklusif, dan akuntabel.
Ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, ASN, kepala daerah, dan praktisi. Buku ini diharapkan menjadi rujukan penting untuk memahami dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang efektif dan bingkai otonomi daerah. Perencanaan yang baik sama dengan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
