Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan II sesuai undang-undang atau peraturan perundang-undangannya telah mengatur dan menentukan kewenangannya masing-masing, sehingga terkadang dalam pelaksanaan tugas jabatannya bisa mempersulit masyarakat yang membutuhkannya atau bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan II tidak bisa berdiri sendiri, dalam bidang-bidang tertentu wajib berelasi yang tetap berada pada koridor kewenangan masing-masing. Substansi buku membahas dan merelasikan wewenang ketiga jabatan tersebut sehingga bisa memberikan solusi yang holistik.
