Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Pemenuhan ketentuan Pasal 38 UUJN- P merupakan bagian dari auntensitas akta Notaris uang harus dikaitkan dengan pasal-pasal yang lainnya. Dalam Pasal 41 UUJN- P disebutkan juga jika ketentuan Pasal-Pasal 38, Pasal 39 dan 40 UUJN-P dianggap pelanggaran dan mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Memang hal tersebut tidak serta merta akan berlaku, karena pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Agar hal tersebut tidak terjadi, maka sangat penting peran Notaris untuk tetap taat dan memenuhi semua ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan syarat autensitas akta Notaris, dan jangan sampai terjadi karena kesalahan Notaris yang tidak menerapkan Pasal 38 UUJN- P ada masyarakat yang dirugikan yang juga akan berakibat terhadap akta dan jabatan Notaris sendiri.

Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh kalangan Notaris, calon Notaris, mahasiswa program studi magister kenotariatan dan para praktisi hukum lainya.

Contoh-contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa Jilid 1

Dalam bagian Pasal 15 ayat (1) UUJN-P ditegaskan bahwa Notaris atas permintaan para penghadap berwenang untuk ‘membuat akta yang (1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, atau yang (2) dikehendaki oleh para penghadap. Contoh-contoh akta ini merupakan sebagian kecil dan contoh-contoh akta yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan danyang dikendaki oleh…

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN Tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali

Tapi ketika Notaris yang bersangkutan kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, ternyata pustusan PK menyatakan Notaris tidak bersalah, sehingga dalam hal ini dapatkah Notaris tersebut diangkat lagi atau dipulihkan lagi jabatan Notarisnya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesi. Hal tersebut dijawab dan diberikan solusi dalam buku ini.

Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris yang Disimpan secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary

Penyimpanan protokol notaris dapat dilakukan secara elektronik mengacu pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 Jo UU No. 30 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008, dan UU Kearsipan. Meskipun terdapat banyak inkonsistensi, pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi terkait penyimpanan protokol notaris dalam…