Sejak diberlakukannya otonomi daerah, posisi desa/ kelurahan semakin strategis dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Tidak ketinggalan pula pembangunan dalam hal menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak perlu disebarluaskan dan didiskusikan agar dipahami bersama untuk kepentingan implementasi di lapangan. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi berdaulat, maju, adil, dan makmur.
Desa/ kelurahan layak anak merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan ruang yang luas kepada pemerintah desa/ kelurahan agar mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkan desa/kelurahan yang layak bagi tumbuh kembang anak. Mendorong tumbuh kembang anak memerlukan pemahaman yang baik terhadap berbagai kebijakan terkait perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sampai pada tahapan implementasinya.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, substansi Modul Dasar Desa/ Kelurahan Layak Anak ini secara umum terkait dengan berbagai kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta penyelenggaraan KLA di desa/ kelurahan. Modul ini secara sistematis menguraikan tentang penyelenggaraan KLA di desa/ kelurahan dari mulai konsep hingga tahap penyelenggaraan. Semua uraian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret kepada masyarakat desa/ kelurahan, khususnya aparatur desa/kelurahan dan pemerhati peduli anak agar berperan lebih konkret dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus hak anak di wilayahnya.
