Buku ini mengulas konfigurasi politik dan hukum munculnya Undang-Undang HAM setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Tema ini sangat menantang dan menjadi ketertarikan tersendiri. Penulis berinteraksi dengan banyak aktivis gerakan mahasiswa dan dalam banyak hal membincangkan sejarah rezim Orde Baru yang dalam data memperlihatkan begitu banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya.
Orde Baru kerap dilukiskan dengan rezim yang sentralistik dan hegemonik. Kekuasaan negara pada saat itu dinyatakan sebagai kekuasaan teror (state terorisme) karena begitu menakutkan bagi siapa pun yang menentang kekuasaan; kekuasaan korporasi (state corporatisme) karena negara terlihat dikuasai segelintir elit yang berdekatan dengan rezim; kekuasaan patron klien (state clientelism) karena negara seperti dijalankan dengan faktor klien; dan negara perekayasa opini publik (state discourse) karena kekuasaan negara menciptakan label kelompok yang kemudian dianggap sebagai musuh publik.
Views: 1,632
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Dalam caranya yang ciamik dan runtut, tulisan-tulisan dalam buku ini berupaya membelejeti narasi dan diskursus kebudayaan yang tak memiliki keberpihakan kepada yang papa dan lemah, entah itu dalam galur genealogi diskursusnya ataupun dalam optik ekonomi politiknya. Apalagi, jika penciptaan itu muncul dan beredar dari kelompok atas yang tak lagi steril…
Proses pemilu adalah sarana konvensional dalam merotasi pergantian kekuasaan. Guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, negara perlu menjamin adanya standar keberlangsungan proses pemilihan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil didukung dengan ketersediaan perangkat atau lembaga penyelenggara yang imparsial, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam kondisi iklim demokrasi suatu negara yang baik…
Literatur yang membahas mengenai KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan. Hanya saja, topik yang membahas Independensi KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia belum menjadi fokus utama. Pembahasan mengenai Independensi KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penting untuk diperdalam karena pembahasannya tidak terlepas…
