Kontrak dibentuk untuk memberikan kepastian bagi para pihak. Namun, bagaimana ketika keadaan yang menjadi dasar lahirnya suatu kontrak berubah secara drastis dan membuat pelaksanaan kewajiban menjadi sangat berat bagi salah satu pihak? Dalam situasi seperti ini, mempertahankan kontrak secara kaku dapat menimbulkan ketidakseimbangan, sementara mengabaikan kewajiban kontraktual juga dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Konsep hardship hadir untuk menjawab persoalan tersebut.
Buku ini membahas klausula hardship dalam perspektif hukum kontrak Indonesia, terutama di tengah belum adanya pengaturan yang secara khusus dan tegas mengenai hardship dalam KUHPerdata. Pembahasan diarahkan pada bagaimana perubahan keadaan yang fundamental dan tidak terduga dapat memengaruhi keseimbangan kontraktual serta bagaimana asas iktikad baik dapat menjadi landasan dalam menghadapi kondisi tersebut.
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, advokat, pelaku usaha, maupun pembaca yang ingin memahami perkembangan hukum kontrak secara lebih mendalam. Melalui pembahasan yang menghubungkan aspek normatif dan praktik, buku ini mengajak pembaca melihat hardship bukan semata-mata sebagai alasan untuk menghindari kewajiban, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlangsungan hubungan kontraktual.

















