Pergolakan yang terjadi di Indonesia tahun 1998 juga mengakibatkan ketidakstabilan sosial politik di Papua, tuntutan kemerdekaan yang semakin menguat bukan tanpa alasan. Berbagai penyebab terkait proses integrasi politik papua, kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil dan kegagalan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur merupakan akumulasi permasalahan yang menjadi penyebab Indonesia dianggap gagal mensejahterakan Papua. Tuntutan ini berusaha diredam oleh Pemerintah dan tokoh Papua yang berada di DPR RI dengan mengajukan skema Pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua.
Dalam kebijakan Otsus dirumuskan sebuah skema pembentukan partai politik lokal yang secara filosofis bertujuan untuk berhimpunnya tokoh papua untuk ikut serta dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga berdasarkan skema tersebut terbentuklah beberapa partai politik lokal di Papua. Namun demikian, hingga evaluasi pelaksanaan Otsus Papua dan revisi UU Otsus Papua disahkan, keberadaan partai politik lokal di Papua hanya menjadi sebuah kebijakan yang memberikan harapan semu kepada masyarakat Papua.
Buku ini berusaha menguraikan faktor peluang dan penghambat pembentukan partai politik lokal di Papua serta menguraikan perjalanan kebijakan Otsus Papua yang di dalamnya terkandung skema pembentukan partai politik lokal sejak UU Otsus disahkan pada Tahun 2001 hingga kemudian skema pembentukan partai politik lokal di Papua dihapus melalui Revisi UU Otsus Papua pada Tahun 2021.
