Provinsi Kalimantan Selatan memiliki lahan basah sekitar 32,39 persen dari total luas daratan yang memiliki potensi sangat besar untuk dimanfaatkan dalam sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta yang lainnya. Akan tetapi, akibat kegiatan nonpertanian menyebabkan kondisi lahan basah untuk pertanian mengalami penyempitan dan kerusakan. Pengendalian kerusakan lingkungan lahan basah sebagai bagian dari pengelolaan lahan basah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 150 Tahun 2000 dan dilanjutkan dengan penegakan hukumnya agar lahan basah di Kalimantan Selatan dapat berproduksi terutama untuk sektor pertanian.
Buku ini mengulas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lahan basah dengan objek yaitu dokumen RPPLH di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) serta dokumen strategi nasional pengelolaan lahan basah termasuk kondisi riil yang termuat dalam dokumen kabupaten/kota dan provinsi dalam angka tahun 2022.
Buku ini menyajikan mengenai konsep perlindungan dan pengelolaan lahan basah dan implementasi pengelolaan lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan termasuk mengenai penegakan hukumnya.
