Proses pemilu adalah sarana konvensional dalam merotasi pergantian kekuasaan. Guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, negara perlu menjamin adanya standar keberlangsungan proses pemilihan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil didukung dengan ketersediaan perangkat atau lembaga penyelenggara yang imparsial, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam kondisi iklim demokrasi suatu negara yang baik maka semakin kuat pelaksanaan norma democratic values sebagai dasar dari ethical political behaviour penyelenggara negara.
Namun, dalam konteks kontestasi pemilu 2024 yang terselenggara, telah banyak memberikan catatan kusam bagi sejarah pemilu di Indonesia pasca reformasi tentang bagaimana campur tangan kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon dengan vulgar dipertontonkan, keberpihakan Presiden, keterlibatan menteri-menteri untuk andil berkampanye, sistem penghitungan Sirekap yang problematik, dan dugaan penyalahgunaan aparatur negara hingga politisasi bantuan sosial menjelang hari-hari pemilihan berlangsung menjadi sekian banyak masalah yang terangkat ke permukaan.
Selama proses pemilu 2024 berlangsung kita telah mengalami keadaan politik hukum yang tidak sehat, sebab kepentingan individu, kelompok, dan keluarga lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat. Pagar pembatas potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam konstitusi dihiraukan dan tak sedikit dilanggar maupun ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan. Menyaksikan kondisi politik hukum yang sedang terjadi, ini menandakan bahwa politik memang memiliki power lebih kuat dibandingkan hukum.
